FORTASBI — Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan (FORTASBI) menggelar webinar yang merupakan kegiatan seminar yang dilakukan secara daring atau online melalui situs web atau aplikasi berbasis internet, Sabtu (10/2).
Webinar ini untuk mendukung keberlanjutan dan penguatan kapasitas petani swadaya dengan tema “Memperkuat Kolaborasi dan Mendorong Akses Petani Swadaya terhadap Program Pemerintah.
Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada petani swadaya mengenai berbagai kebijakan serta program pemerintah yang dapat mereka manfaatkan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Dalam kesempatan ini, Ahli Madya Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Prasetyo Djati memaparkan, berbagai program yang bisa diakses oleh Petani Kelapa Sawit Swadaya terkait dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Perwakilan dari KUD Tani Subur Margianto memaparkan berbagai trik untuk mengakses dana sarana dan prasarana dari BPDP, bagaimana menyiapkan persyaratan admistrasi, memenuhi regulasi, termasuk langkah-langkah koordinasi yang dilakukan KUD Tani Subur sehingga mendapatkan bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR).
Sementara itu, penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat SALMA, Ivandy Yusuf memberikan paparan terkait Tata Cara Penggunaan Aplikasi untuk Akses Program Pemerintah. Dalam hal ini, petani diberikan pengetahuan mendatail bagaimana memasukan proposal dan semua persyaratan lewat aplikasi yang sudah ada di web BPDP.
Dalam webinar kali ini, petani diminta untuk bisa mengakses bahkan seluruh program yang dikeluarkan pemerintah, mulai beasiswa untuk anak-anak, penyuluhan dan pendampingan serta berbagai seperti pelatihan teknis, pelatihan manajerial, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kapasitas SDM petani sawit swadaya.
Prasetyo mengakui, banyak hambatan yang dirasakan petani sawit swadaya dalam mengakses dana. Cara yang paling efektif adalah dengan bergabung dengan kelompok tani, sehingga akan memudahkan untuk pengajuan dan terus menguatkan kelembagaan.
Bahkan masih juga sangat minim petani mengajukan sertifikasi ISPO. Padahal hal itu termasuk yang dapat difasilitasi dari dana BPDP. Selain dana BPDP petani juga bisa mengakses atau mengajukan dari dana bagi hasil (DBH) sawit. Namun, untuk dana bagi hasil ini harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
FORTASBI saat ini tengah mendorong langkah untuk hilirisasi produk sawit berkelanjutan dan mendorong kemudahan akses sarana prasarana dari pemerintah yang merupakan bagian dari program kelembagaan kepengurusan 2004 – 2027.
FORTASBI bakal mendampingi kelompok atau anggota untuk dapat mengakses seluruh peluang program terutama yang dikeluarkan Badan Pengelola Dana Perkenunan (BPDP), yang dikhususkan bagi perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan Badan Perwakilan Daerah (BPD) di masing-masing wilayah dan melakukan serangkaian pertemuan penguatan kapasitas kelembagaan agar dengan mudah mengakses dana dana yang diperuntukan bagi perkembangan kepala sawit.
