FORTASBI – Keberadaan dan pelaksanaan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), telah memberikan dampak positif pada kelembagaan dan petani sawit swadaya.
Sertifikasi keberlanjutan yang diterapkan oleh petani sawit swadaya telah memudahkan petani atau kelompok tani dalam mengakses pendanaan sarana dan prasarana serta peremajaan sawit rakyat yang diluncurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan. (BPDP).
Dana untuk sarana prasarana serta peremajaan sawit rakyat kurang lebih telah mencapai Rp 220 miliar diterima petani sawit swadaya, yang mayoritas anggota Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) atau petani sawit swadaya yang telah tersertifikasi, dalam satu tahun terkahir ini.
Misalnya, di Kotawaringin Barat, ada 4 koperasi yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana serta peremajaan senilai Rp 142 miliar, di antaranya Koperasi Karya Tani, Koperasi Tani Subur, Koperasi Bersama Membangun Bangsa (BMB), Koperasi Tunggal Jaya. Lalu, di Seruyan, yaitu koperasi Sawit Bangkit dan di Jambi ada petani dari FPS-MRM yang mendapatkan sekitar Rp 37 miliar untuk bantuan sarana dan prasanana.
Ketua FORTASBI Sutiyana menegaskan, kelancaran bantuan sarana dan prasaranan serta peremajaan sawit rakyat (PSR) ini, lebih cepat dan mudah karena anggota sudah mengantongi data yang telah terkumpul saat pelaksaan sertifikasi ISPO dan RSPO.
“Mereka mendapatkan dana ini karena kesiapan data yang telah mereka punya, dan sebagian besar adalah karena mereka terlibat dalam ISPO dan RSPO. Jika tidak ada ISPO dan RSPO mungkin data yang mereka miliki tidak lengkap,” katanya.
ISPO dan RSPO, tegas ia, telah mensyaratkan petani sawit swadaya untuk memiliki data yang akurat terkait legalitas lahan dan juga data terkait produksi
FORTASBI mendorong sertifikasi jangan hanya dijadikan tujuan, tetapi sertifikasi juga dijadikan sebagai pintu masuk memperkuat kelembagaan petani dan petani untuk naik kelas.
“Sudah saat ini, petani tidak hanya menunggu kredit RSPO semata, karena dengan bersertifikat RSPO dan ISPO, petani sudah punya modal kuat, yaitu data dan tata kelola lembaga. Itu bisa digunakan untuk level lebih lanjut,” ujar Sutiyana.
Kepala Sekretariat FORTASBI Rukaiyah menegaskan, pihkanya terus mendorong petani sawit swadaya masuk skema sertifikasi berkelanjutan. Dengan masuk skema sertifikasi, bukan hanya menerapkan praktik baik berkelanjuta, namun data petani menjadi terkonsolidasi.
“Pada akhirnya, berbagai akses pendanaan bisa diterima oleh petani karena petani sawit swadaya, sudah siap dengan data yang disyaratkan,” ungkapnya.
