FORTASBI – Transformasi Sumber Daya Manusia Petani Sawit menjadi kunci untuk mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjuta, terutama di tengah tuntutan pasar global yang semakin ketat. Namun, pencapaian standar kelapa sawit berkelanjutan yang diakui dunia tidak akan pernah terwujud tanpa fondasi yang paling esensia yakni legalitas lahan.
Sebuah contoh nyata dan inspiratif dapat dilihat pada kiprah Perkumpulan Pekebun Sawit Ketapang (PPSK) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. PPSK telah menjelma menjadi sebuah rumah besar yang menaungi hingga 1.128 orang petani. Mereka tidak hanya sekadar berkumpul, tetapi aktif terlibat dalam berbagai ragam kegiatan yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia para anggotanya.

Dengan kekuatan kolektif yang digerakkan oleh gabungan 12 kelompok tani, mereka mengelola hamparan lahan perkebunan seluas 2.329,58 hektare. Dedikasi terhadap peningkatan SDM dan tata kelola kebun ini membuahkan hasil yang membanggakan ketika mereka berhasil mengantongi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan berstandar internasional, yakni Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Baru-baru ini, sekitar 20 orang petani sawit swadaya yang juga mengemban amanah ganda sebagai pengurus koperasi dan Internal Control System (ICS) PPSK, mengikuti coaching clinic atau pelatihan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pelatihan yang juga dihadiri oleh perwakilan perusahaan dan dinas perkebunan ini merupakan sebagai refreshment agar ICS dan pengurus tetap mendapatkan informasi terkini terkait berbagai kebijaka dan penerbitan STDB.

Kesiapan SDM di tingkat akar rumput ini sangat sejalan dengan agenda strategis Pemerintah yang terus mendorong agar para petani sawit swadaya mengikuti proses sertifikasi ISPO. Melalui keberhasilan langkah awal ini, PPSK berharap di masa depan akan semakin banyak petani sawit swadaya yang menyadari pentingnya berorganisasi, ikut berkelompok dan 100 persen petani bisa bersertifikat ISPO setelah mendapatkan STDB.
Group Manager PPSK, Sudarto, dengan penuh optimisme menyampaikan harapan agar muncul lebih banyak dukungan dari berbagai lembaga. Dukungan tersebut, terutama dari pemerintah, sangat dibutuhkan dalam bentuk penyediaan berbagai pelatihan bagi petani sawit swadaya yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut Sudarto, pentingnya peningkatan SDM ini, terutama pengurus koperasi dan ICS dalam program tersebut, dikarenakan dari 2.281 persil, baru sedikit STDB yang terbit.
“Ini karena berbagai macam kendala baik kesalahan data, kesalahan input ataupun kekeliruan di lapangangan. Ini yang ingin terus kami perbaiki, agar semakin cepat petani punya legalitas pekebun,” ujarnya.
















