FORTASBI – Perhutanan Sosial saat ini sudah menjadi bagian program pemerintah. Di mana ini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam ataupun sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Yayasan Cappa Keadilan Ekologi Provinsi Jambi didukung berbagai pihak seperti FORTASBI, GIZ menggelar Workshop Pembelajaran “Konsep Ekonomi Hijau dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan” di Hotel Rivoli Kuala Tungkal, Kamis (2/5).
Ketua KP3 Nurul Huda Mevi Ayanti bercerita, mereka berperan dalam inisiatif ekonomi hijau di kampungnya. Dengan melibatkan sekitar 70 perempuan yang memfokuskan pada upayanya dalam pengelolaan pembibitan dengan memanfaatkan bibit untuk peningkatan kesejahteraan perempuan.
“Awalnya berfokus pada bibit kopi dan kemiri, kelompok ini kemudian mengembangkan variasi dengan menanam sayuran seperti bayam dan terong, serta mengembangkan bibit buah-buahan. Melalui pembelajaran vegetatif dan generatif dari balai benih, mereka berhasil menghasilkan bibit-bibit unggul yang berkualitas.
Selain itu, kelompok perempuan ini juga mengembangkan inovasi dalam teknik pembibitan, seperti penggunaan inti cangkok dan sambung pucuk pada tanaman durian.
Produk bibit yang dihasilkan kemudian dijual kepada masyarakat, dengan kualitas yang lebih baik dan tahan terhadap kondisi lingkungan. Kolaborasi antara KTH dan KP3 Nurul Huda, membawa dampak positif dalam pengembangan ekonomi hijau, dengan harapan akan terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami membentuk Koperasi Konsumen Srikandi Lestari Mandiri. Agar bisnis pembibitan lebih maju, jasa jual beli bibit, jasa produksi makanan lokal, jasa produksi kerajinan tangan dari limbah, jasa simpan pinjam untuk usaha, jasa jual beli pupuk organik,” jelasnya.
Direktur Yayasan Cappa dan Keadilan Ekologi Provinsi Jambi Utari Octika Rani menegaskan, pembelajaran terhadap praktek pengelolaan Perhutanan Sosial perlu direfleksikan, agar menjadi pembelajaran baik (best-practices) sehingga dapat memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan baik untuk pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.
Ia menegaskan, dengan pembelajaran atau Workshop bisa berbagi pengalaman mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial dan pengembangan kegiatan pembibitan secara generative dan vegetative serta meningkatkan kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam pengelolaan Perhutanan Sosial berbasis ekonomi hijau.
“Melalui Workshop, dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menerapkan model ekonomi hijau di perhutanan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi hijau, khususnya dalam konteks pengelolaan hutan. Di mana, berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi hijau melalui perhutanan sosial ini bisa diatasi dengan memperkuat kapasitas dan keterampilan anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
“Penguatan kelembagaan itu menjadi langkah awal dalam menyiapkan konsep ekonomi hijau di skema perhutanan sosial yang kita dampingi,” katanya.
