FORTASBI – Uni Eropa telah meluncurkan peta hutan dunia (Global Forest Map – GFM) 2020 sebagai acuan pelaksanaan EUDR pada platform European Union Forest Observatory (EUFO).
Pemerintah Republik Indonesia siap melakukan misi diplomasi untuk mengoreksi peta hutan yang menjadi acuan Uni Eropa dalam pelaksanaan Deforestation-free Regulation (EUDR) karena dari hasil pencermatan ditemukan ada persoalan akurasi pada peta acuan tersebut.
Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto menjelaskan langkah diplomasi dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Uni Eropa di Brussels, Belgia.
“Langkah-langkah diplomasi lain juga akan dilakukan baik jalur bilateral maupun multilateral,” katanya di Jakarta, Senin.
Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan dengan membandingkan antara Peta Tematik GFM dengan Peta Tematik SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) yang dimiliki KLHK, tambahnya, terungkap ada persoalan akurasi pada GFM Uni Eropa. Sebut saja tentang over estimasi tutupan hutan.
Objek yang diidentifikasikan sebagai hutan oleh GFM Uni Eropa ternyata kondisi lapangannya tidak seluruhnya hutan tetapi berupa antara lain semak belukar, pertanian, perkebunan, penutupan lahan lainnya dan tubuh air. Contohnya, peta GFM Uni Eropa menunjukkan ada tutupan hutan pada tubuh air Danau Rawa Pening, Jawa Tengah. Contoh lain, peta tersebut menunjukkan ada tutupan hutan pada ruas jalan di DKI Jakarta.
Selain itu, peta GFM Uni Eropa juga menunjukkan ada tutupan hutan padahal lahan di lokasi tersebut berupa kebun sawit seperti di Aceh Tamiang. Ada juga yang berupa lahan baku sawah, bahkan kebun-kebun kopi rakyat di Bali dimasukkan dalam tutupan hutan pada GFM.
Ia mengatakan, langkah diplomasi untuk membangun pemahaman yang sama tentang tutupan hutan dan deforestasi telah dilakukan KLHK dengan World Resources Institute (WRI) penerbit Peta Global Forest Watch (GFW). Peta GFW juga merupakan salah satu peta rujukan Peta GFM Uni Eropa.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari juga sudah meminta seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk melakukan overlay peta GFM Uni Eropa dengan Peta PBPH dan Peta Kerja PBPH untuk memperkuat modalitas diplomasi Indonesia dalam menghadapi tantangan EUDR,.
Selain itu, melakukan ground chek dan dokumentasi serta analisis pada areal- areal yang ditemukan ketidaksesuaian antara peta GFM Uni Eropa dengan kondisi dan fakta di lapangan. Hasil analisis dan ground check ini akan menjadi bahan untuk negosiasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.
“Langkah tersebut dinilai penting mengingat PBPH menghasilkan kayu yang merupakan salah satu komoditas yang diatur dalam EUDR,” katanya dikutip Antara.
