FORTASBI- Di atas kertas, perjalanan menuju tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan tampak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Sejak tahun 2013 hingga 2026, capaian sertifikasi di kalangan petani kelapa sawit swadaya telah melonjak drastis hingga 800%.

Pertumbuhan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk pekebun swadaya juga melaju cepat, mencapai 30 hingga 40 koperasi, atau sekitar 20%, setiap tahunnya.

Namun, di balik deretan angka pencapaian tersebut, tersembunyi sebuah paradoks besar yang membelit para pahlawan di akar rumput. Petani sawit swadaya yang telah bersusah payah memenuhi standar ketat justru terjebak dalam apa yang oleh koalisi organisasi petani disebut sebagai “inklusi semu”.

Praktik inklusi yang diklaim oleh industri saat ini seringkali hanya berhenti pada tahap pendampingan dan perolehan sertifikat semata, tanpa memberikan kepastian pasar.

Realitas di lapangan yang jauh dari harapan. Meskipun tingkat sertifikasi tumbuh pesat, dalam tiga tahun terakhir para petani justru mengalami kesulitan besar untuk menjual kredit sawit berkelanjutan mereka.

Berdasarkan hasil studi, hanya sekitar 7% dari total volume kredit petani swadaya yang berhasil terjual pada periode 2023 hingga 2024. Sabarudin memperingatkan bahwa ketersediaan kredit yang menumpuk tanpa adanya pembeli ini bisa berubah menjadi bom waktu di internal organisasi petani jika tidak segera dicarikan solusinya.

Beban yang dipikul petani swadaya untuk masuk ke dalam ekosistem ini tidaklah ringan. Besarnya biaya sertifikasi yang harus ditanggung, yang bisa menelan biaya hingga US$ 29.000 per tahun untuk satu kelompok tani.

Di sisi lain, manfaat ekonomi yang dirasakan dari penjualan kredit sangat minim dan dirasa tidak memihak kepada petani. Rukaiyah menegaskan bahwa inklusi sejati tidak cukup hanya dengan mengajak petani masuk ke dalam sistem atau berbangga pada bertambahnya jumlah petani yang terverifikasi.

Inklusi harus mampu memastikan adanya keterhubungan rantai pasok dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata secara berkelanjutan. Kegagalan pasar dalam merespons antusiasme petani ini juga disorot.

Praktik inklusi selama ini baru sebatas tataran pelatihan dan pendampingan, sementara petani swadaya tetap tersingkir dari rantai pasok utama industri sawit. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah makin ketatnya tuntutan uji tuntas pasar global, seperti regulasi EUDR (European Union Deforestation Regulation).

Untuk membongkar ilusi inklusi ini, koalisi organisasi masyarakat sipil bersama SPKS, Fortasbi, dan Sawit Watch dalam momentum Konferensi Tahunan RT RSPO 2026 di Jakarta mendesak seluruh aktor rantai pasok mulai dari pabrik kelapa sawit (Mill), Processors & Traders (P&T), hingga Consumer Goods Manufacturers (CGM)—untuk segera menghentikan klaim inklusivitas tanpa komitmen pembelian.

Petani sawit swadaya dan lembaga masyarakat sipil merumuskan dan menuntut adopsi 8 kriteria inklusi sejati:

• Kebijakan Inklusi: Kebijakan eksplisit dari perusahaan untuk mengakui, mendukung dan menyerap produk petani swadaya dalam rantai pasok berkelanjutan.
• Akses Pasar: Komitmen yang diwujudkan dengan strategi dan target terukur penyerapan rantai pasok fisik berasal dari petani swadaya
• Komitmen Pembelian Kredit: Meningkatkan komitmen penyerapan kredit sawit berkelanjutan dengan alokasi minimal 30% dari target Shared Responsibility untuk kredit petani.
• Dukungan Finansial: Perusahaan menyediakan dukungan pembiayaan sertifikasi, legalitas, dan uji tuntas bagi petani swadaya.
• Dukungan Teknis: Membantu petani dengan memberikan peningkatan kapasitas dan pemetaan geolokasi lahan, legalitas, dan pengelolaan kebun yang diberikan secara berkelanjutan.
• Transparansi Rantai Pasok: Membuka informasi data mengenai asal bahan baku dan volume pembelian dan perkembangan keterlibatan petani swadaya dalam rantai pasoknya.
• Manfaat Ekonomi: memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani dengan jaminan harga dan transaksi yang adil.
• Akuntabilitas: Memberikan mekanisme pemantauan dan pengaduan bagi petani untuk memastikan komitmen inklusi berjalan.

Situasi saat ini menuntut tindakan nyata agar komitmen keberlanjutan tidak sekadar menjadi jargon pemasaran global. Penumpukan kredit dan minimnya akses pasar harus segera dijawab dengan adopsi 8 kriteria tersebut oleh RSPO dan industri, agar proses inklusi tidak justru berbalik menjadi praktik eksklusi yang menyengsarakan petani swadaya di garis depan.