FORTASBI – Data Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)mencatat, realisasi program PSR dari awal tahun hingga Juli 2024 baru mencapai 18.484 hektar dengan dana yang tersalur Rp 544 miliar yang tersebar di 22 provinsi. Untuk tahun ini, luasan PSR yang ditargetkan yaitu 120 ribu hektar.
Sebelumnya alokasi dana untuk PSR dianggarkan sebesar Rp 30 juta per hektar. Alokasi dana akan meningkat menjadi Rp 60 juta per hektar mulai 1 September 2024.
Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Joko Supriyono mengatakan, regulasi yang belum mendukung menjadi tantangan dalam percepatan program peremajaan (replanting) sawit rakyat atau PSR.
Ia memaparkan, kinerja PSR yang melambat selama beberapa tahun terakhir bukan semata-mata pekerjaan rumah bagi BPDPKS. Tantangan regulasi justru menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dapat diatasi oleh antar-kementerian.
“Ini (regulasi PSR) urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS. Jadi ini upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki regulasi prosedur untuk bagaimana PSR ini bisa meningkat,” kata Joko.
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektar per tahun pada 2019, kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektar per tahun pada 2023. Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektar per tahun pada 2023.
“BPDPKS terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas melalui pelaksanaan program PSR. Sejak tahun 2016 hingga Juli 2024, realisasi PSR baru mencapai 345 ribu hektar. Adapun pemerintah menargetkan PSR dapat mencapai 180 ribu hektar per tahunnya,” katanya.
