FORTASBI – Pemerintah berjanji memperkuat hilirisasi sektor perkebunan kelapa sawit pada tahun depan. Program hilirisasi diklaim untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menunjang kinerja ekspor, serta pengembangan energi terbarukan melalui biodiesel 35 (B35) dan 40 (B40).
“Hilirisasi selain dari sisi tambang juga dari sisi sawit, dan ini juga merupakan salah satu andalan dari Republik Indonesia,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu mengatakan, optimalisasi nilai ekspor dari komoditas sawit bisa didapatkan dari pajak ekspor dan tarif bea keluar.
Selain itu, pemerintah akan terus mendorong stabilisasi harga sawit pada ambang yang wajar untuk menjaga kesejahteraan para petani.
Pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga produk crude palm oil (CPO) beserta turunannya bagi para konsumen, salah satunya produk biodiesel.
Volume penyaluran biodiesel tercatat meningkat dari 0,92 juta kiloliter pada 2015 menjadi 2,24 juta kiloliter pada 2023, yang berdampak pada penghematan devisa impor solar.
Penghematan tersebut mencapai Rp 3,7 triliun pada 2015 dan semakin meningkat menjadi Rp 121,5 triliun pada tahun lalu.
Tidak hanya menghemat devisa, program pengembangan energi terbarukan tersebut juga membantu mengurangi emisi sebesar 2,4 juta ton karbondioksida ekuivalen (CO2e). Angka tersebut naik menjadi 32,7 juta CO2e pada 2023.
Selain kelapa sawit, komoditas prioritas hilirisasi untuk sektor pertanian pada periode 2025-2029 juga meliputi karet, kelapa, dan kakao.
Kinerja ekspor sawit tercatat meningkat dari 16,8 miliar dolar AS atau mencapai Rp 264,86 triliun dengan kurs Rp 15,765 pada 2015 menjadi 23,9 miliar dolar AS atau Rp 376,79 triliun pada 2023.
